Mendagri Bahas Pembangunan di Perbatasan yang Sangat Pesat
Mendagri Bahas Pembangunan di Perbatasan yang Sangat Pesat
Pembangunan
pada wilayah perbatasan mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tjahjo Kumolo saat menjadi inpsektur upacara ulang tahun Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) yang ke-8 di Lapangan Kota Atambua, Belu,
NTT.
“Pemerintahan Jokowi-JK melalui Nawacitanya ingin membangun daerah dari perbatasan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Lamanya hampir 4 tahun pemerintah berjalan, perbatasan tersebut telah memiliki capaian-capaian yang luar biasa,” ucapnya, Rabu (19/9/2018).
Ketua BNPP ini menyebutkan pencapaian pembangunan di perbatasan tersebut dari berbagai sektor. Sampai saat ini telah di bangun 7 PLBN di wilayah Kalimantan Barat, NTT dan Papua. “Ketujuh PLBN yang sudah dibangun itu sudah siap untuk digunakan dan menjadi wajah baru bagi Indonesia.
Secara bertahap nanti akan dikembangkan kembali PLBN di berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.
Pada pertengahan 2018, sampai saat ini sudah tercatat ada 178 kecamatan yang dibangun di area perbatasan. Pembangunan kawasan tersebut ialah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan. “Jumlah ini akan terus bertambah, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah terpadu,” pungkasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir datang ke perbatasan. Saat ini sudah dibangun kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, pos perbatasan dan pos polisi. “Mau melakukan perjalanan sudah terhubung transportasinya lewat darat, laut maupun udara,” jelasnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, dalam rapat kabinet pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mengintruksikan kepada menteri terkait untuk mempercepat program infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan dana desa di perbatasan.
“Pemanfaatan dana desa di wilayah perbatasan saat ini sudah mulai dikelola dengan baik. Masyarakat sudah mulai diberikan ruang untuk ikut merasakan dampaknya. Saya sudah mengintruksikan agar 30% dikembalikan ke masyarakat dan jangan diberikan kepada swasta semua, karena masyarakat juga ingin merasakan manfaat dana desa,” ungkapnya.
“Pemerintahan Jokowi-JK melalui Nawacitanya ingin membangun daerah dari perbatasan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Lamanya hampir 4 tahun pemerintah berjalan, perbatasan tersebut telah memiliki capaian-capaian yang luar biasa,” ucapnya, Rabu (19/9/2018).
Ketua BNPP ini menyebutkan pencapaian pembangunan di perbatasan tersebut dari berbagai sektor. Sampai saat ini telah di bangun 7 PLBN di wilayah Kalimantan Barat, NTT dan Papua. “Ketujuh PLBN yang sudah dibangun itu sudah siap untuk digunakan dan menjadi wajah baru bagi Indonesia.
Secara bertahap nanti akan dikembangkan kembali PLBN di berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.
Pada pertengahan 2018, sampai saat ini sudah tercatat ada 178 kecamatan yang dibangun di area perbatasan. Pembangunan kawasan tersebut ialah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan. “Jumlah ini akan terus bertambah, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah terpadu,” pungkasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir datang ke perbatasan. Saat ini sudah dibangun kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, pos perbatasan dan pos polisi. “Mau melakukan perjalanan sudah terhubung transportasinya lewat darat, laut maupun udara,” jelasnya.
Lebih lanjut Tjahjo menuturkan, dalam rapat kabinet pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla mengintruksikan kepada menteri terkait untuk mempercepat program infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan dana desa di perbatasan.
“Pemanfaatan dana desa di wilayah perbatasan saat ini sudah mulai dikelola dengan baik. Masyarakat sudah mulai diberikan ruang untuk ikut merasakan dampaknya. Saya sudah mengintruksikan agar 30% dikembalikan ke masyarakat dan jangan diberikan kepada swasta semua, karena masyarakat juga ingin merasakan manfaat dana desa,” ungkapnya.
Comments
Post a Comment